Agenda Reformasi Regulasi

Banda Aceh – Peneliti Muda PPISB Khalida Zia, dan Ramadhan mengikuti diskusi Agenda Reformasi Regulasi “Penataan Kelembagaan Regulasi di Daerah” pada kamis 4 April di Kyriad Muraya Hotel. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia berkolaborasi dengan LBH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Acara yang dihadiri 60 peserta ini diisi oleh 4 pemateri: Surayya (Staff Ahli BAPPENAS), Ilyas Ismail (dekan Fakultas Hukum Unsyiah), Muhammad Junaidi (Biro Hukum Setda Aceh) dan Rizky Argama (Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

Keinginan melakukan evaluasi dan penataan kelembagan membuat kegiatan ini diselengarakan. Saat ini di Indonesia diperkirakan telah ada 140.000 regulasi namun jumlah ini terus bertambahah dan tidak dapat dibendung sehingga menimbulkan masalah baru diantaranya : Ketidak sesuaian dengan perencanaan dan pembangunan, Ketidaksesuaian dengan materi muatan, Ketidakefektifan dalam emplementasi,Jumlah yang banyak (hipperregulasi) dan peraturan yang tumpang tindih, hingga tumpang tindihnya kewenangan kelembagaan, baik antara pusat dengan daerah atau sebaliknya.

"Misalnya saja tahun 2015, ada 151 Jumlah Program yang di usulkan dalam penyusunan program, lalu hanya 19 program yang terealisasi sesuai penyusunan dan ada 123 program terealisasi di luar penyusunan program karena dianggap prioritas namun kepada prioritas ini tidak muncul diawal perencanaan…“ tutur Rizky, Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ini

Kegiatan ini berurujung kepada upaya untuk membentuk sebuah lembaga baru yang Independen dan fokus untuk menyatukan keharmonisan regulasi seluruh Indonesia agar dapat mencegah berulangnya masalah-masalah diatas.

Bagikan Berita ini

Berita Lainnya